Penggiat Digital Diminta Membantu Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Penggiat Digital Diminta Membantu Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Performa industri keuangan berbasis syariah di Indonesia tahun ini cukup banyak menerima sorotan dari bermacam institusi pemerintah ataupun swasta. Salah satunya berangkat dari penetapan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Syariah 2017 – 2019, yang dibentuk pemerintahan Presiden Jokowi.

Gagasan utama dari Peta Jalan ini cukup ambisius, merupakan memberikan ruang tumbuh untuk industri jasa keuangan Syariah Indonesia supaya cakap berkontribusi bagi ekonomi nasional dan stabilitas metode keuangan. Visi besarnya ialah, sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, Indonesia dapat menjadi sentra keuangan syariah dunia.

Pertumbuhan ekonomi Industri keuangan syariah bukanlah bisnis baru di Indonesia, eksistensi opsi jasa keuangan ini telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari dua dekade semenjak Bank Muamalat beroperasi pertama kali di negara ini. Sayangnya, gaung layanan keuangan syariah masih belum jauh terdengar terutamanya di tempat-tempat luar ibukota dan Pulau Jawa. Pemerintah kemudian menghasilkan Peta Jalan tadi sebagai milestone salah satunya untuk membuka jalan masuk yang lebih luas bagi kepada produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi keperluan masyarakat.

Baca Juga: Gunakan jasa advertising agency jakarta agar bisnis Anda lebih maju

Inisiatif pemerintah di atas ialah salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam mendongkrak daya kerja industri keuangan syariah di Indonesia yang sekarang masih jauh ketinggalan, terpenting sekiranya diperbandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Meski, jumlah populasi masyarakat muslim Indonesia berjumlah 85% dari sempurna penduduk Indonesia yang artinya mempunyai potensi pasar yang betul-betul tinggi bagi perbankan, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) hingga dengan pasar modal yang berbasis syariah.

Menurut publikasi Global Islamic Finance Report 2016, Indonesia menempati posisi ke 9 sebagai negara yang mempunyai aset keuangan syariah terbesar di dunia. Posisi pertama dipimpin oleh Arab Saudi, Iran dan Malaysia di peringkat ketiga. Seandainya diamati dari jumlah populasi muslim yang signifikan, karenanya angka di atas bukanlah prestasi yang cukup membanggakan bagi Indonesia. Walaupun demikian, banyak unsur yang membikin industri keuangan syariah Indonesia nampak keok berkompetisi sekiranya diperbandingkan dengan negara tetangga Malaysia semisal.

Pemerhati ekonomi syariah Dima Djani mengevaluasi, perbedaan utama berlokasi pada produk dan sasaran pasar. Arah produk syariah Indonesia berorientasi pada sektor ritel seperti fashion dan makanan, sementara di negara seperti Arab Saudi, Iran dan Malaysia telah mulai merambah ke banyak sektor seperti keuangan dan investasi, serta pariwisata.

Dima menambahkan, setidaknya ada tiga hal yang memperlambat penetrasi inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia sekiranya diperbandingkan dengan Malaysia. Pertama, janji pemerintah untuk mensupport industri keuangan syariah. Malaysia sudah memastikan kebijakan penempatan dana BUMN dan dana haji di perbankan syariah semenjak lama. Sementara Indonesia, dana kelolaan masih terkonsentrasi di perbankan konvensional. Tapi, telah mulai ada pergerakan dari pemerintah dikala ini dengan membangun KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) dan dukungan atas terbentuknya berjenis-jenis institusi syariah lain seperti antaranya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Pakar Ekonomi Islam (IAEI), dan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO).

Kedua, produk dan layanan yang variatif dengan tata kelola liberal. Industri jasa keuangan di Malaysia mempunyai varian produk yang luas mulai dari jasa keuangan hingga pasar modal yang dikelola secara liberal, artinya layanan ini terbuka bagi kelompok sosial manapun tanpa melihat latar belakang beragama. Sementara di Indonesia, industri keuangan syariah masih kental dengan afiliasinya kepada kelompok sosial muslim dan sebagai alternatif opsi bagi kelas masyarakat tertentu saja.

Meski, produk-produk keuangan syariah sudah banyak dipersembahkan perbankan di negara dengan populasi muslim minoritas seperti Inggris. Di tahun 2014, terdapat 20 bank di Inggris yang menawarkan produk syariah, dan terdapat 49 produk sukuk atau obligasi syariah. Islamic finance di wilayah Barat ini tumbuh menempuh 50% diperbandingkan perbankan konvensional. Hal ini memperlihatkan, keunggulan dari segi layanan dan contoh bisnis ialah tenaga tarik utama masyarakat untuk menerapkan jasa keuangan syariah, bukan menurut agama.

Ketiga, penyesuaian diri teknologi untuk membuka jalan masuk berita. Teknologi yang bergerak pesat ialah kesempatan untuk mengemas produk dan layanan menjadi sebuah keperluan yang relevan bagi sasaran pasar. Hal yang sama dilaksanakan perusahaan fintech di Malaysia yang sekarang banyak bermunculan dengan konsentrasi bisnis syariah.

Pemerintah lagi-lagi membatasi wewenang yang cukup kuat di sini. Aturan dibentuk untuk memudahkan fintech syariah bermunculan. Fintech dan perbankan syariah di Malaysia saling koeksis dan menyusun Islamic fintech hub yang solid. Imbasnya|}, jangkauan ke masyarakat makin luas, penetrasi produk dan layanan syariah kian tinggi.

Baca Juga: Perusahaan digital advertising terbaik di Indonesia

Malaysia dan Indonesia mempunyai kesamaan dalam hal penetrasi mobile, di mana Malaysia menempuh 140% dan Indonesia 142% dari sempurna populasi. Tapi yang perlu digaris bawahi ialah, penetrasi perbankan di Malaysia juga jauh lebih tinggi dari Indonesia, terutamanya di bidang ekonomi syariah.

Sementara itu di Indonesia, Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2016 memperlihatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional masing-masing sebesar 8,11% dan 11,06%. Seandainya diamati secara sektoral, tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah menempuh 6,63% dan 9,61%. Artinya, sebetulnya masyarakat telah mulai menerapkan produk perbankan dan keuangan syariah, melainkan belum banyak yang mengerti mengenai produk perbankan dan keuangan syariah itu sendiri.

Dari ketiga unsur di atas, bisa diamati bahwa kecuali upaya pemerintah dan institusi keuangan utnuk menjadikan produk yang layak untuk pasar, eksistensi perusahaan teknologi finansial juga penting untuk menyokong daya kerja industri keuangan syariah di Indonesia. Penetrasi dunia maya dan hp pandai yang kian tinggi perlu direspons dengan ketidakhadiran layanan-layanan jasa keuangan yang dapat merangkul masyarakat untuk lebih mengetahui industri jasa keuangan syariah.

Bank Indonesia pada 2017 menceritakan dikala ini setidaknya terdapat 13 bank biasa syariah, 21 unit usaha syariah, 167 bank perkreditan rakyat syariah, 58 asuransi syariah, tujuh modal ventura syariah dan 5.000 institusi keuangan mikro syariah. Tapi belum banyak masyarakat yang tergerak untuk mengakses layanan keuangan lewat institusi hal yang demikian.

Di sinilah kemudian pentingnya memupuk atensi masyarakat via edukasi sistematis dan pendekatan yang pantas dengan popularitas komputerisasi. Dima meyakini, industri jasa keuangan syariah Indonesia sekiranya dikombinasikan dengan teknologi bisa menjaring atensi masyarakat untuk mengetahui dan menerapkan jasa keuangan syariah, mulai dari produk perbankan sampai investasi berbasis syariah via platform komputerisasi.

Evolusi komputerisasi memungkinan sektor perbankan dan jasa keuangan syariah untuk mengerjakan transformasi untuk meraih pasar yang lebih luas dan menjadikan produk praktis yang layak untuk keperluan masyarakat. bentang panjang, ketidakhadiran perusahaan teknologi finansial yang berbasis syariah juga dapat memberikan jalan masuk dan edukasi terhadap masyarakat dari bermacam kalangan terutamanya di tempat untuk menerima layanan jasa keuangan syariah dengan gampang dan pesat.

 

Sumber: http://nextdigital.co.id